Gerakan 20 mei ibukota

Demonstrasi 20 Mei 2015 yang diikuti hanya 20 mahasiswa (Merdeka.com)

Rupanya pengalaman politik Jokowi yang kurang telah menjadi bahan amunisi untuk para pakar menilainya menjadi kurang, ya kita maklumi saja, namanya juga Presiden baru dan baru menjadi Prseiden selama 7 bulan, Ya tentu saja pengalamannya kurang, tidak seperti Sukarno atau Suharto. Bahkan untuk Suharto ada anekdotnya yang mengatakan” Pengalaman Suharto terbabanyak, ya menjadi Presiden, sehingga ketika turun dari jabatan Presidenya, Suharto langsung tenggelam!”

Beda dengan Jokowi,  yang pengalama politik secara nasionalpun kurang, belum teruji menjadi menteri, yang berskala nasional, belum menjadi menteri koordinator yang juga berskala nasional, dan belum menjadi wakil presiden, yang juga berskala nasional, ini normalnya kalau seorang Presiden mumpuni alias punya pengalaman segudang, jadi punya etape yang berjenjang naik, bukan ujug-ujug, makanya jika dibandingkan dengan JK, yang tentu pengalaman JK secara nasional dan hubungan internasional lebih matang, tapi sayangnya JK bukan tokoh media darling seperti Jokowi.

Itulah faktanya, lalu yang terpilih menjadi Presiden ke 7 adalah Jokowi dengan wakilnya JK, kenapa JK? Ya tentu saja pengalaman yang diambil, atau dijadikan semacam pendongkrak suara pada pilpres 2014 yang lalu, dan itu akan lain jadinya kalau Jokowi berpasangan bukan dengan JK, dengan JK saja hanya menang 50% lebih sedikit, ketimbang pasangan lainnya, yang dapat suara sekitar 48%, sangat tipis kemenangannya, tapi sekali lagi itu fakta hasil pemilu yang demokrasi, sebuah perlehatan pemilu yang dananya begitu besar, cukup menang 50% plus 1.

Maka wajar bila ada yang bilang, Jokowi itu “Presiden kebetulan atau kebetulan menjadi Presiden” Lalu apa langkah yang harus diambil oleh Jokowi menghadapi hal tersebut? Tetap saja dengan gaya yang sekarang, kerja, kerja dan kerja. Kritikan dilawan dengan kerja, tak usah dilawan dengan bela diri dengan balik mengkritik orang yang kerjaannya memang mengkritisi kerja pemerintah,dalam hal ini para tokoh atau pakar politik, seperti Arbi Sanit dan lain-lain.

Kritikan dijadikan sumber masukan vitamin atau pupuk bagi sebuah tanaman, agar tanaman itu lebih tumbuh subur, kuat dan kokoh, hingga tak mudah goyang atau tumbang ditengah hantaman badai angin topan sekalipun. Begitu juga dengan Jokowi yang memang boleh dibilang dari mulai postur tubuh, yang kurus, wajah dan lain sebagainya, seperti kurang pas menjadi Presiden, bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Jokowi, “wajah ngedeso”, dan ini sudah berulang kali dituliskan.

Namun kalau pakai gayanya Tukul Arwana mengatakan” Wajah deso, tapi rezeki kuto”, Itu untuk diri Tukul sendiri, yang memang seringkali dalam acaranya” Bukan 4 mata” sering membully dirinya sendiri, dan Tukul enjoy saja! Loh masa Jokowi mau disamakan dengan Tukul? Tidak dong, karena sama-sama berangkat dari desa dan sekarang menguasai kota, hinaan atau kritikan orang lain, ya tak perlu diambil hati, maju terus.

Karena kalau mengambil hati dan terus saja berpolemik dengan kritikus, loh kapan kerjanya, yang penting bagi Jokiwi sekarang membuktikan, walau sebagai Presiden dengan wajah deso, tapi berani dan tegas untuk menghukum mati para bandar narkoba, walau sebagai pemimpin berwajah desa, tapi berani mengangkat menteri yang tidak tamat SMA, bu Susi, menteri kelautan dan perikanan, namun berani bertindak menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Apa lagi kalau Jokowi berani mengambil kebijakan untuk menghukum mati para koruptor, wah yang mendukung Jokowi akan bertambah banyak, karena koruptor sekarang sudah menjadi musuh bersama rakyat. Musuh bangsa ini, sehingga harus diberi hukuman setinggi-tingginya, sampai ke hukuman mati, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Kalau Jokowi berani, ini baru Presiden!

Tetapi tanggapan lain datang dari kelompok yang mengatakan dirinya BEM SI sejak beberapa bulan lalu kita mendengar ada rencana demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2015. Topik penggulingan ini mengalir cukup deras di social media Twitter dan Facebook. Promotornya adalah akun-akun yang era Pilpres lalu mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi dan pemerintahan. Audien dan partisipannya mayoritas adalah follower atak fans (liker) akun-akun tersebut. Isu ini digoreng oleh media massa yang juga mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi sejak Pilpres lalu.

Benar kah kekuatan orang-orang ini bisa benar-benar menggulingkan Jokowi 20 Mei (atau 21 Mei)?

Bagi saya yang berprofesi sebagai social commerce developer, fenomena ini menarik. Partisipasi dan kekuatan di social media ini harus dikonversikan ke aksi nyata di dunia nyata — dalam hal ini turun ke jalan. Dalam social commerce, mengkonversikan audiens menjadi buyer adalah pekerjaan ‘Maha Menantang’. Akun brand kita bisa saja punya jutaan follower/fans dan memuji-muji brand kita. Tapi ketika mereka kita ’suruh’ menekan tombol ‘BUY’ di situs jualan kita, bisa dapat 1% pun sudah sangat bagus!

Dalam mengkonversikan audien social media menjadi pembeli, tidak cukup keberpihakan secara emosional (suka terhadap brand). Tapi juga kebutuhan riil, kemampuan keuangan dan kemudahan akses. Jadi, ’suka’ saja tidak cukup. Banyak faktor lain yang saling terkait untuk menjadikan participation (partisipasi) menjadi action (tindakan nyata).

Saya kemudian dihadapkan pada pertanyaan yang membutuhkan hipotesis:sanggup kah topik penggulingan Jokowi ini mengubah participation menjadi action?

Salah satu hal paling rumit dalam analisa di social media adalah memisahkan antara data otentik dengan noise. Data otentik adalah ketika pengguna menuliskan pendapatnya sendiri baik dalam bentuk tweet, wall post, dan comment. Data otentik adalah bentuk partisipasi yang tinggi nilainya karena seseorang perlu upaya lebih dalam berpikir dan eksekusi (mengetik kalimat).

Sementara noise adalah partisipasi yang nilainya rendah dalam bentuk retweet, favorite, like atau share. Partisipasi model ini tinggal klik 1 tombol, selesai.Golongan pembuat noise ini adalah mereka yang tidak ‘berkeringat’.

Masalahnya, popularitas sebuah topik di social media tercampur antara yang otentik dan noise. Trending topic di Twitter contohnya, hampir semuanya noise, apalagi di Indonesia yang data otentiknya rendah. Dalam konversi audience menjadi buyer, noise ini hampir tidak ada nilainya. Tidak bisa diharapkan membeli. Mereka cuma ‘tim hore’ saja.

Ketika media mengukur popularitas topik penggulingan Jokowi lewat partisipasi (baca: kehebohan) di social media, ini bukan cuma prematur, tapi bisa salah ukur.

Mengukur potensi action (tindakan nyata) khususnya masalah pergerakan di era social media jauh lebih kompleks dibanding era 90-an. Di masa lalu, potensi action bisa diketahui dengan membaca pergerakan kelompok-kelompok mahasiswa atau masyarakat. Tinggal susupi intel ke dalam. Kekuatannya bisa diukur lewat berapa anggota dan simpatisannya. Karena kelompok masyarakat/mahasiswa ini terikat dalam sebuah ideologi, peraturan dan perilaku kolektif kelompok secara nyata. Kalau ketuanya bilang ‘Kita bergerak besok!’, maka 1.000 anggotanya ikut bergerak. Bagi yang tak ikut bergerak, ada sanksi organisasi atau sanksi sosial.

Tapi sesungguhnya tak ada ideologi, perilaku kolektif dan aturan yang mengikat secara permanen bagi pengguna social media. Kalau Jonru menulis ‘Kita bergerak besok!’, apa iya 490.000 fans/liker-nya akan ikut bergerak? Bukan saja soal teritorial dan peraturan kelompok, tapi jangan-jangan Jonru sendiri tidak ikut demo.

Saya kemudian coba mengukur ‘Keyword’ Jokowi di social media untuk mengetahui apa sih yang orang-orang bicarakan soal Jokowi ini. Dari data Topsy, tweet terpopuler soal Jokowi (yang berada di puncak-puncak kurva) bukan soal penggulingan atau demonstrasi. Tapi soal topik yang umum saja. Begitu juga ketika saya memantau kata ‘Jokowi’ di Twitter dengan sentimen negatif, tweet teratas bukan soal penggulingan. Kata ‘Jokowi’ di Twitter dengan sentimen netral, urutan teratas juga bukan penggulingan.

Top tweet dengan keyword Jokowi (Topsy)

Keyword Jokowi dengan negative sentiment di Twitter (Twitter)

Top tweet keyword Jokowi dengan neutral sentiment (Twitter)

Dengan demikian topik penggulingan Jokowi sebenarnya tidak populer secara umum di social media. Topik ini hanya populer di akun-akun yang berseberangan dengan Jokowi dan audiensnya. Dari sini saya mengambil kesimpulan, topik penggulingan Jokowi di social media hanya Hype (sesuatu dengan promosi dilebih-lebihkan), dan itu pun hanya di kelompok tertentu yang ‘tugasnya’ memang membenci Jokowi. Kalau sudah jadi hype, maka isinya tidak lebih dari ‘tim hore’ yang tak bisa diharapkan dikonversikan jadi kelompok action (tindakan nyata).

Lelucon satir partisipasi social media tanpa action (9gag)

Bila menengok fenomena Arab Spring di Mesir dan Tunisia dimana social media jadi perangkat kunci pergerakan, ketika itu social media tak hanya dimanfaatkan sebagai tool partisipasi. Di sana ketika itu semua media massa mainstream diblokir dan dikendalikan rezim. Sehingga medium publikasi dan komunikasi yang tersisa dan bebas dari tangan rezim hanya social media. Twitter dan Facebook tak cuma dimanfaatkan untuk memberi pengaruh, tapi juga mengorganisir gerakan seperti tempat/waktu berkumpul dan komunikasi antar kelompok. Dengan situasi sekarang di Indonesia, mengharapkan social media bisa dimanfaatkan seperti di Arab Spring, jelas sangat tidak relevan.

Dalam segi atmosfer sosial politik pun, sebagai mantan aktivis 98 saya tidak merasakan atmosfer yang sama ketika menggulingkan Soeharto. Benar bahwa sejarah pergerakan di Indonesia selalu menempatkan kaum terpelajar dan mahasiswa di posisi fronting (depan). Mereka diharapkan bisa jadi magnet dan influencer bagi partisipasi dan action publik secara luas. Namun sejarah pergerakan 1965 dan 1998 membutkikan bahwa pergerakan mahasiswa yang berhasil selalu dibangun di atas segitiga kekuatan: mahasiswa, militer dan pengusaha.

Segitiga kekuatan ini tidak saya lihat di 2015. Militer dan pengusaha sedang mesra dengan Jokowi. Mahasiswa harus berupaya keras membuat 2 kelompok tersebut tidak mesra lagi. Tapi tampaknya tidak ada keuntungan yang ditawarkan mahasiswa agar militer dan pengusaha berpaling kepada mereka dari Jokowi.

Saat ini mahasiswa juga berada di posisi yang sulit. Bukan karena persoalan isu, tapi siapa yang akan mengambil keuntungan. Friksi sosial politik yang berkembang sejak Pilpres 2014, melahirkan peta politik Indonesia yang tanpa poros tengah. Ketika yang satu gugur, kelompok satu lagi pasti mengambil keuntungan. Padahal, kelompok yang berseberangan ini juga tidak ’suci-suci amat’. Bila mahasiswa begerak di 2015, mereka harus bisa menyediakan jawaban yang masuk akal bahwa mereka tidak ditunggangi kelompok seberang.

Soal makan malam Jokowi dan aktivis mahasiswa, saya lihat hanya sekedar manajemen kelompok biasa ala Jokowi. Tak ada yang istimewa. Bahkan tanpa makan-makan pun saya yakin situasi adem ayem saja. Tapi, diajak makan pun lebih bagus.

Kesimpulannya Biarlah Jokowi dianggap semacam “Presiden kebetulan atau kebetulan Presiden”, entah pakai istilah apa lagi untuk menyudutkan Jokowi, tapi selama Jokowi pegang konstitusi dan tidak melangggarnya, dan Jokowi tidak korupsi atau memperkaya diri dan mampu mensejahterakan rakyat selama pemerintahannya yang sedang berjalan , 2014-2019, bisa-bisa Jokowi akan dipilih lagi pada pilpres 2019-2024. karena Jokowi adalah Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat . Jadi Jokowi santai aja, tak perlu takut dilengserkan, Jokowi sudah punya modal kuat, pilihan rakyat, hanya tinggal bagaimana agar rakyat tetap percaya pada Jokowi dan rakyat segera sejahtera, bukan justru tambah sengsara, sampai-sampai makan beras plastik.